JAKARTA (25/4/2024) -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan kembali tentang tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Wapres menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi, modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi itu bisa terkelola dengan baik," kata Wapres dalam rapat kerja bertema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045 itu.

Dalam acara yang berlangsung di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur, Wapres menegaskan, kita ingin SDM yang dimiliki betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, kita dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus diantisipasi, sehingga strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat serta komprehensif menjadi semakin krusial.

Dalam dua dekade mendatang, lanjutnya, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi itu tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.

“Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud. Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini harus responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Harapannya, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” lanjut Wapres

Daya saing bangsa, lanjut Wapres, bertumpu pada mutu SDM. Oleh karena itu,  pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah Pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik.

Tahun ini seluruh target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% pada 2024. Wapres berharap beberapa hal dapat menjadi perhatian. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi. Evaluasi itu dinilai penting agar program yang sudah dilakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan berikutnya. 

Kedua, Wapres minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir agar diidentifikasi dan dinavigasi. Ia juga meminta fokus melakukan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting. 

Selain itu, kata Wapres, berbagai intervensi kebijakan harus diarahkan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting. “Selanjutnya, saya minta komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun daerah, tetap terjaga, terutama memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” tegas Wapres.*

Editor : Patna Budi Utami