Apa Itu BLTS Kesra? Ini Penjelasan Lengkap, Perbedaan, dan Cara Cek Penerimanya

Namun di lapangan, masih banyak warga yang bertanya-tanya: apa itu BLTS Kesra sebenarnya? Apakah BLTS dan Kesra merupakan program yang sama, atau dua hal berbeda yang kebetulan saling berkaitan? Kebingungan ini wajar, mengingat istilah “Kesra” sering digunakan dalam berbagai konteks pemerintahan dan bantuan sosial.

Agar tidak salah paham, artikel ini akan mengulas secara lengkap apa itu BLTS Kesra, mulai dari pengertian Kesra, definisi BLTS, perbedaannya, siapa saja yang berhak menerima, hingga cara mengecek status penerima bantuan Rp 900.000 secara resmi.

Apa Itu Kesra dalam Pemerintahan?

Pengertian Kesra

Kesra merupakan singkatan dari Kesejahteraan Rakyat. Dalam struktur pemerintahan, Kesra bukanlah nama program bantuan tunai, melainkan bidang atau bagian yang mengurusi berbagai kebijakan dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat daerah, biasanya terdapat Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda). Unit ini berfungsi sebagai pengelola, koordinator, dan fasilitator berbagai urusan sosial kemasyarakatan.

Tugas dan Fungsi Bagian Kesra

Secara umum, Bagian Kesra memiliki tugas sebagai berikut:

Mengkoordinasikan program keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan
Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Kesra adalah payung kebijakan dan urusan pemerintahan, bukan bantuan uang yang langsung diterima masyarakat.

Apa Itu BLTS atau BLT Kesra?

Definisi BLTS

Berbeda dengan Kesra, BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) adalah program bantuan sosial berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat.

Mengacu pada keterangan resmi Sekretariat Kabinet, BLT Kesra merupakan bantuan langsung tunai di bidang kesejahteraan rakyat yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meredam dampak inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

Besaran dan Jadwal Pencairan BLTS 2025

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan:

Total bantuan per KPM: Rp 900.000
Skema pencairan: Rp 300.000 per bulan
Periode bantuan: Oktober, November, dan Desember 2025

Meski dihitung per bulan, bantuan ini dicairkan sekaligus dalam satu tahap melalui kantor pos atau bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penjelasan Resmi Pemerintah soal BLTS

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program BLTS tahun 2025 menyasar sekitar 35 juta keluarga, atau setara dengan kurang lebih 140 juta jiwa jika dihitung berdasarkan anggota rumah tangga.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 31,45 triliun khusus untuk BLTS, dari total Rp 110,7 triliun anggaran bantuan sosial nasional tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa BLTS menjadi salah satu program strategis dalam kebijakan perlindungan sosial pemerintah.

Menurut Kemensos, bantuan ini ditujukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan rentan agar tidak semakin tertekan akibat kenaikan harga pangan, energi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Siapa yang Berhak Menerima BLTS atau BLT Kesra?

Kriteria Penerima BLTS

Penerima BLTS berasal dari kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini mencerminkan rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rendah di Indonesia.

Dari total penerima tersebut, terbagi menjadi dua kategori:

Sekitar 20,88 juta keluarga merupakan penerima penebalan bantuan sosial, yaitu KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT
Sekitar 14,15 juta keluarga merupakan penerima baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler

Pendekatan ini dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Perbedaan BLTS dan Kesra yang Perlu Dipahami

BLTS dan Kesra Bukan Hal yang Sama

Meski sering disebut bersamaan, BLTS dan Kesra memiliki makna yang berbeda. Kesra adalah bidang urusan pemerintahan yang mengelola kebijakan kesejahteraan rakyat secara luas, sedangkan BLTS adalah salah satu program bantuan konkret di bawah kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, Kesra berfungsi sebagai payung kebijakan, sementara BLTS adalah bentuk implementasi nyata berupa bantuan uang tunai kepada masyarakat.

Ruang Lingkup Kesra Lebih Luas

Kesra tidak hanya mencakup bantuan tunai, tetapi juga meliputi:

Program pemberdayaan masyarakat
Bantuan pendidikan dan keagamaan
Kegiatan sosial dan kemasyarakatan
Dukungan kesehatan dan kesejahteraan sosial

Sementara itu, BLTS bersifat lebih spesifik dan fokus pada bantuan finansial jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Apa Maksud Istilah “BLT Kesra”?

Istilah BLT Kesra pada dasarnya merujuk pada BLT yang termasuk dalam bidang kesejahteraan rakyat. Bukan berarti BLT dan Kesra adalah dua program yang sama, melainkan saling berkaitan dalam satu kerangka kebijakan sosial pemerintah.

Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru saat menerima informasi atau mencari tahu status bantuan yang diterima.

Cara Cek Penerima BLTS Rp 900.000

Masyarakat dapat mengecek status penerima BLTS secara mandiri melalui situs resmi Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan
Masukkan nama lengkap sesuai KTP
Ketik kode captcha yang ditampilkan
Klik tombol “Cari Data”

Jika nama Anda tercantum, berarti Anda terdaftar sebagai penerima dan dapat mencairkan bantuan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

Kesimpulan

Jadi, apa itu BLTS Kesra? BLTS dan Kesra bukanlah hal yang sama, tetapi saling berkaitan. Kesra merupakan bidang urusan pemerintahan yang menangani kesejahteraan rakyat secara luas, sedangkan BLTS adalah program bantuan langsung tunai yang dijalankan di bawah kebijakan tersebut.

Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memilah informasi, mengetahui haknya, serta memahami bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.