Moody's Turunkan Outlook Kredit Indonesia Menjadi Negatif Meski Rating Tetap Baa2

Keputusan ini mencakup peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing. Selain itu, program medium term note senior secured serta program shelf senior unsecured juga tetap bertahan di level Baa2.

"Moody's Ratings hari ini mengubah prospek peringkat Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil dan menegaskan peringkat emiten jangka panjang mata uang lokal dan asing pada Baa2," tulis Moody’s dalam pengumuman, Kamis (5/2/2026).

Pemicu Penurunan Outlook Indonesia

Moody’s menjelaskan bahwa penurunan outlook ini dipicu oleh menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Komunikasi kebijakan sepanjang setahun terakhir juga dinilai kurang efektif oleh lembaga tersebut.

Situasi ini dianggap berisiko melemahkan kredibilitas kebijakan di mata para investor. Penilaian Moody's tersebut juga mencerminkan adanya pelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada stabilitas pasar keuangan.

"Ini tercermin dalam peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing," tulis Moody’s.

Risiko Kelembagaan dan Kredibilitas

Moody’s menilai jika kondisi ini terus berlanjut, hal tersebut bisa menunjukkan lemahnya kekuatan kelembagaan. Risiko ini dikhawatirkan dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah dibangun dengan kuat dalam jangka panjang.

Selain masalah kebijakan, tekanan juga datang dari penggunaan belanja publik yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dinilai menimbulkan risiko fiskal, meskipun pemerintah tengah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai.

Beban Anggaran Program Sosial

Tekanan fiskal diprediksi meningkat seiring fokus pemerintah dalam memperluas berbagai program sosial. Beberapa program yang disoroti antara lain Makanan Bergizi Gratis serta program perumahan rakyat bagi masyarakat.

Hingga saat ini, pendanaan program tersebut masih mengandalkan pemotongan belanja dan realokasi anggaran antar kementerian. Kebijakan ini bahkan berdampak pada berkurangnya anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur nasional.

"Perluasan lebih lanjut dapat membebani kemampuan pemerintah untuk mengarahkan kembali anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran perekonomian," tulis Moody’s.